Nasional

KPK dari Awasi Pilkada Serentak 2020 Mendatang

KPK Mulai Awasi Pilkada Serentak 2020 Mendatang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus mengawasi perilaku kepala daerah atau penyelenggara negara selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengawasan ini dilakukan sejak masa pencalonan hingga terpilih nantinya.

Sebelum pilkada digelar, KPK bersama kepolisian akan mengawasi yang berkaitan dengan mahar politik dan proses pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). “Pengawasan khusus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri Dalam Negri, kepolisian dan kejaksaan dan ada beberapa tahapan pengawasan khusus yang dibuat oleh Polri dan KPK. Salah satunya mahar politik, yang sekarang ini adalah tentang yang ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu KPU dan Paswas,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawa, Kamis (12/12/2019). Syarif mengatakan KPK juga turut mengawasi saat hari pencoblosan terutama yang berkaitan dengan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses pengawasan yang dilakukan KPK, imbuhnya, terus berlanjut setelah hari pemungutan suara. Syarif mengatakan, KPK akan mengawasi proses gugatan sengketa hasil pemilihan yang dilakukan pasangan calon di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau sudah ada yang menang, mereka melakukan gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi jadi tahapan pemantauannya sedang berjalan sampai dengan terpilih gubernur definitif,” katanya. Syarif menegaskan dengan pengawasan yang dilakukan sejak sebelum hingga pasca pilkada, tak tertutup kemungkinan KPK bakal kembali menangkap kepala daerah korup. Untuk itu, KPK mengingatkan para calon kepala daerah terutama yang berasal dari unsur penyelenggara negara termasuk petahana, penyelenggara pemilu maupun pihak pihak terkait lainnya untuk mencegah praktik politik uang. “Kami tentunya bekerja berdasarkan undang undang pidana Tipikor dan UU KPK. Sedangkan pencegahan itu, nah itu adalah kewajiban semua aspek,” kata Syarif.

Sebelumnya, Mendagri yang juga Mantan Kapolri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya akan akan mendorong KPK dan kepolisian agar mengawasi para petahana yang ingin maju kembali di Pilkada Serentak 2020 mendatang. “Ya kami akan mendorong KPK agar terus mengawasi Pilkada Serentak mendatang, dan sekaligus kami meminta kepada semua Kepala Dinas maupun PNS di daerah agar jangan mau sapi perahan petahana,” kata Tito Karnavian.

Berita Terkait

PDI Perjuangan Siap Fasilitasi dan Dorong Kader Yang Belum Lapor LHKPN ke KPK

Artira Dian

278 Jemaah Telah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji Kemenag

Artira Dian

‘Kami Ada Karena Kebutuhan’ Demo Ojol Di Depan Gedung DPR RI

Artira Dian

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Minggu 10 Mei 2020 Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Petir BMKG

Artira Dian

Siapkan Rakerda Se-Jabodetabek Seknas Jokowi DKI Syukuran Tiga Tahun

Artira Dian

Ini Kata Kakak Pupung Jaksa Ucap Alhamdulilah VIDEO Reaksi Aulia Kesuma & Kelvin Usai Divonis Mati

Artira Dian

Prabowo Subianto Bakal Jadi Menteri Jokowi? Ini Komentar Politikus PAN

Artira Dian

Mantan Presdir Lippo Cikarang Mangkir Panggilan KPK

Artira Dian

Hari Ini Presiden Jokowi Akan Umumkan Kabinet Barunya

Artira Dian

Peringatan Dini Cuaca Buruk Daftar Wilayah Waspada Hujan Lebat Selama 11-17 November 2019 BMKG

Artira Dian

Program Keselamatan 2020 Ajarkan Pengemudi Utamakan Keselamatan

Artira Dian

Tak Diizinkan Bekerja Jika Tak Bawa Surat Bebas Corona kisah saat Lakukan Tes Corona di Indonesia

Artira Dian

Leave a Comment