Nasional

Politikus PKS Singgung Lambatnya Pemerintah Soal Urusan Produk Halal di Indonesia

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menilai seharusnya pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan peraturan turunan setelah Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Industri Halal terbit. "Keterlambatan dan kelambatan pemerintah pada perintah UU ini maksimal harusnya 2 tahun sudah keluar, ternyata baru keluar tahun 2019. Lima tahun baru keluar," kata Ledia dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (8/8/2020). Hal itulah yang menyebabkan lambatnya proses sertifikasi halal dan berimplikasi pada kesulitan di masa sekarang.

"Hulunya adalah bagaimana memberikan jaminan produk halal bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi yang muslim. Itu yang menjadi hal paling penting. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah sosialisasi, itu kewajibannya ada di Kementerian Agama, tapi itu tidak dilakukan," lanjutnya. Jika pemerintah dengan cepat merespon, sekretaris Fraksi PKS tersebut menyebut penentuan tarifnya juga akan cepat rampung. "PP nya baru ada, baru bicara tarif, tidak bisa kawan kawan juga rumit sekali, sementara kita menginginkan agar usaha itu bisa berjalan dengan baik apalagi yang ultramikro," lajutnya

Soal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ledia menyebutkan, MUI sebagai auditor lama seharusnya bisa bersinergi. "Kalau mau mengenalkan sistem yang baru, tinggal diperkenalkan karena auditor halal yang sudah bekerja, mereka sudah punya pengalaman. Kalau yang baru, mereka baru lulus bagaimana mau audit," katanya. Sebelumnya, Indonesia Halal Watch menilai bahwa tebentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selama tiga tahun ternyata tidak bisa melakukan apa apa dan malah menimbulkan kegaduhan.

Halal Watch mengacu pada 17 Oktober 2019 ketika jatuh tempo mandataris sertifikasi halal kepada BPJPH. Adapun BPJPH didirikan pada 2017. "Sehingga pada bulan November 2019, Kementerian Agama mengembalikan sertifikasi halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah.

Berita Terkait

Kementerian PPPA Harap RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 & Bisa Disahkan

Artira Dian

Sinergi Nawa Cita Rekrut Deputi Bidang Pemberantasan BNN Jadi Dewan Kehormatan

Artira Dian

Harus Kontrak Rumah Ungkap Kondisi Rizieq Shihab di Arab Saudi Gak Bisa Cari Nafkah Slamet Maarif

Artira Dian

Pratikno hingga Mahfud MD Minta Masyarakat Doakan dari Rumah Ibunda Jokowi Wafat

Artira Dian

Partai Golkar Gelar Bakti Sosial Bantu Korban Banjir

Artira Dian

Catat Jadwal SKD & SKB Daftar Instansi CPNS 2019 yang Belum Umumkan Hasil Seleksi Administrasi

Artira Dian

KPK dari Awasi Pilkada Serentak 2020 Mendatang

Artira Dian

Setara Institute Catat Jawa Barat Jadi Daerah dengan Angka Pelanggaran Kebebasan Beragama Tertinggi

Artira Dian

Videonya Diunggah Jenderal Petinggi Polri Viral Lucunya Polisi Lupa Lepas Masker saat Minum

Artira Dian

Tommy Soeharto Akan Gugat SK Menkumham Partai Berkarya Muchdi Pr menuju PTUN & MA

Artira Dian

Peringatan Dini Sabtu Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah 6 Juni 2020 BMKG

Artira Dian

Ini Cara & Dokumen yang Diperlukan Calon Jemaah Haji 2020 Bisa Tarik Kembali Setoran Pelunasan

Artira Dian

Leave a Comment